Jakarta - Seluruh Camat di Indonesia diharapkan meningkatkan kompetensi di bidang kepamongprajaan. Karakter pamong masih sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan good local governance. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi.
"Pada masa e-government, kecamatan menjadi garda terdepan yang menentukan berhasil tidaknya roda pemerintahan yang baik. Sehingga optimalisasi SDM kecamatan menjadi keniscayaan dalam memberikan pelayanan yang baik," ujar Teguh, Selasa, (23/2/2022)
Teguh Setyabudi menyampaikan hal tersebut di atas dalam gelaran Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepamongprajaan. Acara ini berlangsung sejak tanggal 21 hingga 25 Februari 2022. Diklat tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap camat di bidang kepamongprajaan.
"Idealnya camat sebagai pejabat harus mempunyai ilmu kepamongprajaan, agar dalam melaksanakan tugas lebih profesional," sambung Teguh.
Teguh mengatakan, setiap pemimpin maupun pelayan publik harus mengetahui potensi yang dimiliki oleh wilayahnya. Mulai dari karakteristik masyarakatnya hingga keunggulan yang dimiliki di berbagai sektor agar target yang ingin dicapai terwujud.
“Dengan luasnya wilayah kerja kecamatan, ini menjadi tantangan yang besar bagi setiap camat yang bertugas di pemerintahan kabupaten/kota, sehingga untuk mempelajari tata kelola pemerintahan,” katanya.
Teguh menegaskan, camat sebagai pemimpin tidak hanya pandai saja, tetapi juga harus bisa berkomunikasi. Ia mendorong camat memiliki sifat fleksibel dengan berbagai kewenangan, seperti wewenang yang diberikan bupati.
“Untuk itu, camat harus dekat dengan masyarakatnya dan tahu kondisi wilayahnya, ketika itu mampu dilaksanakan dengan baik oleh camat, dijamin wilayah yang ia pimpin maju,” lanjutnya.
Pelaksanaan Diklat dilaksanakan sebanyak dua angkatan, dihadiri sebanyak 60 peserta yang berasal dari sejumlah Pemerintah Provinsi di Indonesia, dan dilaksanakan di Hotel Sotis Kemang Jakarta.
Diklat tersebut didukung oleh para narasumber yang berasal dari pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, serta pakar/praktisi yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.
