Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan COVID-19 telah memberi pelajaran yang luar biasa untuk pemerintahan, bahkan untuk rakyat dan dunia usaha.
"Saya selalu menekankan kalau di Kementerian Keuangan untuk mencatat ini karena belum tentu kejadian lagi," ujar Sri Mulyani dalam Talkshow #PahlawanVaksin secara daring di Jakarta, Selasa, (28/12/2021).
Menurutnya, generasi yang akan datang bisa memiliki referensi jika menghadapi kembali musibah yang mirip dengan COVID-19 saat ini, di mana kejadian tersebut sebenarnya sudah beberapa kali terjadi namun dengan skala yang lebih kecil seperti virus Ebola dan SARS.
Salah satu pelajaran berharga yang diberikan pandemi COVID-19 adalah terkait dengan anggaran negara yang harus bisa lebih fleksibel, namun tetap transparan dan akuntabel.
"Terkadang bukan masalah uangnya, tetapi tata kelola atau governance ," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini
Disebut Menkeu, saat anggaran negara sudah tersedia untuk menangani COVID-19, terdapat beberapa standar yang belum sesuai antar satu rumah sakit dengan yang lainnya, sehingga terjadi sedikit masalah.
Begitu pula dengan tata kelola dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19 yang masih terdapat beberapa penyesuaian, serta pemerintah daerah yang tak berani mengambil risiko dengan cepatnya perubahan anggaran karena tak adanya aturan yang mendasari.
Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah pusat terkadang harus mengubah beberapa aturan agar anggaran negara bisa lebih sesuai dan akuntabel saat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sri Mulyani mengenang saat harus menyediakan anggaran untuk review Vaksin Covid-19 gratis saat awal pandemi virus corona tersebut. Bendahara negara ini langsung mumet ketika Presiden Joko Widodo menginstruksikan vaksin Covid-19 harus diberikan secara cuma-cuma tanpa biaya sepeserpun kepada seluruh masyarakat Indonesia.
"Maka Presiden beberapa saat langsung koreksi bahwa ini harus semuanya gratis. Lah anggarannya kita 'kan, langsung mumet," kata Sri Mulyani.
Dikatakan Sri Mulyani, dalam situasi krisis ini dibutuhkan kecepatan dan fleksibilitas, tetapi juga dibutuhkan stabilitas dan transparansi.
