Jakarta - Penyediaan infrastrukrur untuk mendukung percepatan transformasi tehnologi dan digital penting dilakukan saat pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah menyiapkan dana Rp.417,8 triliun untuk membangun infrastruktur yang sebagian diantaraya dialokasikan untuk sektor infrastruktur tehnologi dan informasi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam diskusi Tempo bertajuk "Perempuan Penggerak Ekonomi di Masa Pandemi," Jumat,(23/4).
Menkeu Sri Mulyani menyebut sebagian dari pagu anggaran APBN 2021 tersebut yang untuk membangun infrastruktur yang sebagian diantaraya dialokasikan untuk sektor infrastruktur tehnologi dan informasi itu akan digunakan untuk base transceiver station (BTS). BTS itu terletak di 5.053 daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Lebih lanjut Sri Mulyani menyebut untuk Palapa Ring di Indonesia bagian barat sebanyak 40%, untuk Indonesia bagian Tengah dan Timur masing-masing 30%.
"Infrastruktur itu dibangun pakai uang negara, pakai uang pajak, uang utang. Semua dipakai untuk menyiapkan supaya masyarakat connect dengan internet di sekolah, desa, Puskesmas, semuanya," ujar Sri Mulyani.
Kesemua itu lanjut Sri tujuannya untuk meningkatkan konektivitas jaringan internet guna mendukung percepatan pertumbuhan ekosistem digital. Karena itu, pemerintah telah memfokuskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 untuk infrastruktur yang sebagian diantarayan dialokasikan untuk sektor infrastruktur tehnologi dan informasi.
Selanjutnya dijelaskan menkeu, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat bersar. Sebelum pandemi, riset Google Temasek menyebutkan valuasi ekonomi digital Indonesia menyentuh US$ 44 miliar dan berpotensi meningkat tiga kali lipat menjadi US$ 125 miliar pada tahun 2025.
Guna mempercepat pertumbuhan ekosistem digital dan menangkap potensi yang ada, Menkeu Sri Mulyani menyatakan upaya tersebut tidak hanya dilakukan dengan pembangunan infrastruktur, melainkan juga mendorong inklusi keuangan digital melalui transformasi program bantuan sosial atau bansos.
Kementeriaan Keuangan jelas Sri, telah bekerjasama dengan BI dan OJK mendorong inklusi keuangan digital tersebut. Dengan transformasi ini diharapkan dapat mendongkrak produktivitas masyarakat di tengah pandemi.
