Jakarta - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dalam tanggap darurat bencana telah melakukan penggantian dokumen bagi penduduk yang kehilangan dokumen. Penggantian dokumen itu dilakukan bagi masyarakat korban bencana banjir dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. Menurutnya, penggantian dokumen bagi penduduk yang kehilangan dokumen dilakukan oleh Tim Tanggap Bencana Alam Banjir di Kabupaten Bima Provinsi NTB dan Provinsi NTT (Kab. Kupang, Kab. Flores Timur, Kab. Malaka, Kab. Alor), Sabtu, 17 April 2021.
"Melakukan penggantian dokumen kependudukan bagi korban banjir di beberapa wilayah, antara lain di Provinsi NTB," ujar Zudan, Minggu (18/4)
Dijelaskannya, di Kabupaten Bima, NTB, hingga Sabtu, 17 April 2021, penggantian dokumen di dua kecamatan dan 9 Desa. Dokumen yang diganti adalah KTP-el 208, KK 7.437 dan Akta Kelahiran 100, serta Akta Kematian 2.
Dengan demikian, total dokumen yang diganti untuk korban banjir di Kabupaten Bima 7.747 dokumen kependudukan. "Dokumen yang telah dicetak diberikan kepada para kepala desa untuk dibagikan kepada penduduk yang menjadi korban bencana banjir," jelas Zudan.
Seterusnya, di Kabupaten Flores Timur, Tim Tanggap Bencana Alam juga mengganti dokumen korban bencana. Yaitu, KK 1.235, KTP-el 485. Di Kabupaten Alor, sebanyak 66 KK diganti dan 10 Akte Kawin.
Sejauh ini, total penggantian dokumen kependudukan korban bencana Provinsi NTT tgl 10 s.d. 17 April 2021 pukul 21.00 WITA, adalah Kartu Keluarga 17.812. KTP-el1.330. Akte Kematian 104. Akte lahir 492 dan Akte kawin 126.
Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa hari terakhir.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, banjir bandang yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan bencana alam yang mempunyai dampak paling besar dalam 10 tahun terakhir di provinsi tersebut.
"Mungkin ini adalah dampak yang paling besar ya sejak dulu dan sekarang dalam satu dekade ini," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati dalam telekonferensi pers, Rabu (7/4) lalu.
